Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Dukung Usul Sutiyoso untuk Tambah Anggaran BIN Jadi Rp 3,7 Triliun

Kompas.com - 11/09/2015, 07:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR RI mendukung permintaan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso untuk menaikkan anggaran BIN menjadi sebesar Rp 3,7 triliun. Anggaran tersebut akan diupayakan untuk disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

"Kita dukung peningkatan anggaran ini. Di luar negeri itu tidak pakai hitungan kalau memberi anggaran untuk intelijen, apalagi fungsi BIN lebih berat dari intelijen di luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Asril, anggaran sebesar Rp 3,7 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk merekrut 1000 personel BIN di tingkat daerah. Kemudian, anggaran akan digunakan untuk pendidikan personel baru di tingkat pusat, seperti intel kepolisian dan intel kejaksaan.

Selain itu, Sutiyoso juga berencana menambah 12 anggota BIN di luar negeri. Saat ini, perwakilan BIN di luar negeri terdapat di 20 negara, yang sebagian besar di negara-negara Timur Tengah.

"Kami minta BIN membuat uraian kebutuhan dan syarat-syarat tertulis. Kami akan tindak lanjuti hasil rapat kerja sekarang supaya ada kesesuaianlah antara kebutuhan dengan anggaran yang diminta," kata Asril.

Adapun jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016 adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang semula diminta sebesar Rp 2,7 triliun. Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta agar DPR ikut memperjuangkan jumlah anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BIN saat ini, yaitu Rp 3,7 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com