Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ini Sebut Fadli Zon Tak Paham Sistem Kampanye AS

Kompas.com - 07/09/2015, 15:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, ada perbedaan antara gaya kampanye calon presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Perbedaan itulah yang menurut dia kurang dipahami oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Mungkin pemahaman Fadli (kampanye di AS) sama dengan di sini, sama dengan KPU. Ada batas waktu kampanye," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senin (7/9/2015).

Charles melaporkan Fadli dan Ketua DPR Setya Novanto atas kehadiran mereka saat kampanye bakal calon presiden AS, Donald Trump, ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada lima orang lain yang turut melaporkan Novanto dan Fadli Zon. Kelima orang itu adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Budiman Sudjatmiko, serta anggota Fraksi PKB Maman Imanulhaq dan anggota Fraksi PPP Amir Uskara.

Charles menambahkan, dalam konverensi pers tersebut, beberapa pendukung tampak membawa kertas bertuliskan dukungan terhadap Trump. Menurut dia, kertas dukungan itu menandakan proses kampanye di Amerika sudah berlangsung.

"Gimana enggak proses kampanye? Menurut saya, dengan adanya simbol-simbol 'Vote Trump' (itu) sudah kampanye, bahwa deklarasi capres sudah kampanye," ujarnya.

Sebelumnya, Fadli tidak habis pikir mengapa dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena menghadiri acara konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut dia, kehadiran rombongan DPR di acara tersebut adalah hal biasa dan bukan bentuk dukungan politik kepada Trump.

"Mereka mau melaporkan ke MKD seolah-olah kita hadir saat kampanye Donald Trump. Saya kira ini orang yang gagal paham, mau melakukan manuver-manuver yang enggak perlu, dan akan berbalik ke mereka sendiri," kata Fadli saat dihubungi, Senin (7/9/2015).

Fadli mengatakan, pertemuan dengan Trump dilakukan secara spontan dan tidak ada dalam agenda kerja pimpinan DPR. Pertemuan dilakukan karena dia dan Ketua DPR Setya Novanto kenal baik dengan Trump. (Baca: Fadli Zon Ungkap Kronologi Pertemuan Ketua DPR dengan Donald Trump)

Dalam pertemuan di Trump Plaza, New York, tersebut, Fadli mengaku sempat membicarakan rencana investasi Trump di Bali dan Bogor. Setelah pertemuan itu, Trump pun mengajak rombongan untuk turun menyaksikan acara konferensi pers. Meski dihadiri oleh banyak pendukung Trump, Fadli menegaskan bahwa acara itu bukanlah kampanye capres.

"Jadi, sekarang itu seolah-olah dipelintir bahwa itu kampanye. Kampanye AS belum berlangsung. Untuk penentuan kandidat saja belum. Ini masih seorang individual, seorang pengusaha, bukan sebagai calon presiden," ujarnya.

Peresmian kampanye Donald Trump

Dalam sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, seorang kandidat mulai melakukan deklarasi pencalonan untuk terlebih dulu bersaing di konvensi partai. Dalam hal ini, Donald Trump bersaing untuk menjadi capres dari Partai Republik dan akan bersaing dengan sejumlah kandidat lain dalam Konvensi Partai Republik, seperti mantan Gubernur Florida Jeb Bush, Gubernur New Jersey Chris Christie, Senator Ted Cruz, dan Senator Marco Rubio.

Meski demikian, kampanye baru bisa dilakukan setelah kandidat mendeklarasikan pencalonannya dan mendaftarkan Pernyataan Deklarasi atau Statement of Candidacyke Federal Election Commission yang merupakan KPU AS. Berdasarkan The Federal Election Campaign Act of 1971 atau UU Kampanye Pemilu Tahun 1971, setelah mendaftarkan Pernyataan Deklarasi, maka kandidat bisa memulai kampanye secara nasional, termasuk mengumpulkan dana kampanye.

Dilansir dari CBS News, Donald Trump sudah mengajukan Statement of Candidacy ke Federal Election Commission pada 22 Juni 2015.

"Dengan senang hati saya mengajukan pendaftaran ini ke Federal Election Commission, untuk meresmikan kampanye saya untuk menjadi presiden Amerika Serikat," demikian pernyataan Donald Trump saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com