Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Atasi Ancaman Krisis

Kompas.com - 28/08/2015, 00:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera membuat kebijakan penanganan krisis akibat gejolak ekonomi global. Menurut SBY, kebijakan tersebut dapat bermanfaat sebagai langkah antisipatif agar gejolak ekonomi dapat diredam oleh Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan betapa senangnya saya ketika mendengar dalam waktu dekat pemerintah akan membuat paket kebijakan, tindakan untuk mengatasi perekonomian kita," kata SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2015) malam.

SBY menuturkan, rencana pemerintah membuat paket kebijakan untuk menangani gejolak ekonomi adalah pertanda baik. Ia menilai kebijakan itu adalah bukti bahwa pemerintah menyadari masalah dan berusaha menyelesaikannya.

"Opsi pemerintah pasti ada pro dan kontra, tapi itu tidak bisa jadi halangan untuk betul-betul dijalankan sesungguhnya. Kalau ada solusi yang dipilih, tindakan yang dikerjakan, hasilnya akan nyata," ujarnya.

Presiden keenam Republik Indonesia itu mengungkapkan, ketika dirinya memimpin selama dua periode, masalah perekonomian beberapa kali terjadi. Karena itu, ia menolak menyalahkan pemerintah dan memilih memberikan masukan konstruktif berdasarkan pengalamannya selama memimpin.

"Saya berharap langkah pemerintah makin efektif, hasil makin nyata sehingga menimbulkan kepercayaan yang makin baik. Karena tanpa trust tidak akan muncul dukungan yang kuat, padahal dukungan sangat diperlukan pemerintah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com