Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR Diusulkan Pindah ke Kemenko Maritim

Kompas.com - 27/08/2015, 16:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua kementerian yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipertimbangkan untuk bergeser menjadi di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman. Kedua kementerian itu sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya usulan tersebut namun hingga kini masih belum ada keputusan dari Presiden Joko Widodo.

"Ya, kalau masukan-masukan itu ada. Tapi pada akhirnya yang menjadi pegangan kan kebijakannya," ucap Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (27/8/2015).

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menampik adanya permintaan khusus dari Menko Maritim Rizal Ramli. Menurut dia, usulan senada banyak juga didapat dari banyak pihak.

Sementara itu, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengungkapkan bahwa rencana pemindahan kementerian itu saat ini masih didiskusikan di tingkat kementerian koordinator.

"Sejauh ini koordinasi masih antar menko. Yang mau dipindah dari Kemenko. Tanya pak Darmin," ujar Pratikno.

Saat ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman membawahi kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejauh ini, Kementerian Koordinator Ekonomi membawahi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com