Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK: Dana Buat Situs "Revolusimental.go.id" Tak Lebih dari Rp 20 Juta

Kompas.com - 26/08/2015, 14:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengaku sama sekali belum menggunakan dana dari anggaran Rp 140 miliar dalam pembuatan website revolusimental.go.id. Anggaran tersebut diperkirakan baru dapat digunakan pada 2-3 pekan ke depan.

"Memang ada anggaran yang disiapkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp 140 miliar, tetapi dari anggaran tersebut, satu rupiah pun belum ada yang digunakan untuk pembuatan website ini," ujar Asisten Deputi Kebudayaan Kemenko PMK Herbin Manihuruk saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

Menurut Herbin, pembuatan website tersebut menggunakan anggaran yang sudah tersedia di Kemenko PMK. Bahkan, jumlahnya jauh dari anggaran yang diminta dalam APBN P 2015, yaitu tidak lebih dari Rp 20 juta.

Herbin menjelaskan, pencairan anggaran Rp 140 miliar harus melalui proses dan tahapan yang membutuhkan waktu, misalnya persetujuan dari Menteri Keuangan. Menurut dia, pencairan anggaran diperkirakan baru bisa dilakukan pada beberapa pekan ke depan.

"Banyak yang mengkritik, dan mengatakan bahwa anggaran besar tidak sesuai dengan kualitas web. Padahal ini baru uji coba, dan pembuatannya belum menggunakan anggaran Rp 140 miliar," kata Herbin.

Menteri Koordinator PMK Puan Maharani telah meresmikan peluncuran situs web Revolusimental.go.id, Senin (24/8/2015). Pembuatan situs web itu bertujuan untuk mengkampanyekan gerakan revolusi mental yang pernah digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Situs web tersebut diharapkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat diingatkan untuk mengubah perilaku negatif sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Namun, hingga Rabu pukul 14.00 WIB, situs tersebut belum dapat diakses. Hal itu menjadi pembicaraan di media sosial. Situs itu disebut-sebut menghabiskan Rp 140 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com