Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKB: Rizal Ramli Kekanak-kanakan

Kompas.com - 19/08/2015, 15:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR mengkritik sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang berbeda suara dengan pemerintah. Ketua Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini menilai, sikap Rizal sama sekali tidak mencerminkan jabatannya sebagai menteri koordinator.

"Cara ributnya kekanak-kanakan ya, enggak pantas sebagai pejabat tinggi negara seperti itu, apalagi menko," kata Helmy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Helmi mengatakan, tugas utama menteri koordinator sejatinya adalah mengoordinasikan para menteri di Kabinet Kerja yang berada di bawahnya. Namun, Rizal justru menjadi sumber kekacauan dari koordinasi itu sendiri.

Helmi khawatir, jika terus dibiarkan, sikap Rizal ini akan berdampak buruk bagi kinerja pemerintahan. (Baca: Ditantang Debat Terbuka, JK Akan Panggil Rizal Ramli)

"Presiden harus memanggil dan menertibkan Rizal Ramli," ucapnya.

Terkait perlu atau tidaknya Rizal untuk diganti, Helmi menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Jokowi.

"Itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

Berbagai pihak mengomentari sikap Rizal tersebut. Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengumbar kritik di hadapan publik. (Baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Menanggapi kritikan Rizal, Presiden mengatakan bahwa para menteri seharusnya bekerja mencari solusi agar pemerintah bisa mencapai target. (Baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)

Presiden bahkan secara khusus menjabarkan tugas-tugas menteri koordinator saat membuka rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu. Rizal hadir dalam rapat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com