Jokowi Ingin Buktikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Tangguh

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah bertekad mewujudkan terciptanya tol laut yang dilengkapi dengan galangan-galangan kapal sebagai bagian dari kebijakan kelautan nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, serta tata ruang laut yang lebih baik.

"Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi samudra dan laut. Laut kita yang terbentang luas memiliki potensi ekonomi, pertahanan, dan persatuan. Namun, lingkungan laut kita kini terancam oleh perubahan iklim," ujar Presiden saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (14/8/2015).

"Oleh karena itu, kita harus selamatkan. Kita harus lindungi dari ancaman keamanan, seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan, apalagi hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut tersebut," lanjut Jokowi.

Terkait budaya maritim dan identitas maritim bangsa, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia masih harus terus menggali lebih jauh. "Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan," kata Presiden.

Semua itu merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan poros maritim dunia yang tidak hanya dijaga untuk menciptakan ketahanan nasional, tetapi juga regional dan global. Jokowi menyebutkan, strategi itulah yang tengah digodok oleh pemerintah dan akan dituangkan menjadi kebijakan kelautan Indonesia.