Usut Mafia Pelabuhan, Anggota Komisi III Usulkan Pembentukan Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mendorong agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut persoalan dwell time di pelabuhan. Menurut dia, pansus itu tidak hanya untuk mengurai masalah waktu tunggu bongkar muat yang memakan waktu lama, tetapi juga membongkar praktik mafia di pelabuhan.

Arsul mengatakan, persoalan dwell time semestinya tidak hanya dilihat dari persoalan perdagangan yang ditangani Komisi VI DPR, ataupun perhubungan yang ditangani di Komisi V DPR. Sebab, ada aspek hukum di dalamnya.

“Jadi harus juga dari aspek penegakan hukum di Komisi III. Lewat pansus maka  akan menjadi pintu masuk penuntasan kasus hukum yang terjadi dalam dwell time,” kata Arsul, Selasa (11/8/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mengapresiasi langkah Mapolda Metro Jaya yang mengusut dugaan suap dan korupsi dwell time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Namun, Arsul menjelaskan, pansus memiliki fungsi yang berbeda, yakni lebih dibutuhkan untuk mengungkap berbagai kasus penyelundupan yang dilakukan oleh mafia pelabuhan. Misalnya, masalah penyelundupan minuman keras dalam 37 truk yang diungkap Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Oktober tahun lalu. Ke-37 truk pengangkut miras berkadar alkohol tinggi itu ditangkap dalam tiga operasi terpisah di Palembang, Lampung dan Merak. Hanya saja, sampai saat ini penanganan kasus penyelundupan miras itu justru tak ada kabarnya lagi.

“Makanya dengan pansus itu nantinya bisa menjadi pintu masuk penuntasan kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Bayangkan, itu bukan hanya masalah kerugian pendapatan negara saja, tapi masyarakat juga dirugikan,” ujarnya.

Menurut Arsul, dengan pansus dwell time, maka DPR bisa memiliki kewenangan lebih untuk memanggil kepolisian, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai maupun instansi lainnya.

“Saya akan menanyakan kasus per kasus, menunggu laporan dari masyarakat terkait pelanggaran hukum yang terjadi, termasuk soal itu ke kepolisian dan pihak-pihak terkait. Kalau Komisi III saja panggil Dirjen Bea dan Cukai enggak bisa. Harus lewat Pansus,” ucapnya.