Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PKPI Akan Selidiki soal "Mahar" Rp 1,6 Miliar untuk Jadi Calon Bupati

Kompas.com - 03/08/2015, 18:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Plt Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Isran Noor mengaku tidak tahu-menahu mengenai pengakuan adanya permintaan mahar Rp 1,6 miliar oleh PKPI untuk mengusung pasangan Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir.

"Saya enggak tahu kebenarannya, yang pasti saya baru berproses di akhir-ahir pendaftaran pilkada ini," kata Isran Noor saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2015).

Isran mengaku belum banyak terlibat dalam proses penjaringan kepala daerah karena baru saja menjabat sebagai Ketum PKPI, menggantikan Sutiyoso yang menjabat sebagai Kepala BIN. (Baca: Bawaslu Telusuri Calon Peserta Pilkada yang Mundur karena Tolak Mahar)

Sementara proses penjaringan pilkada di PKPI adalah suatu tahapan yang panjang, dimulai dari daerah, dilanjutkan ke provinsi, dan baru ke desk pilkada yang dibentuk PKPI pusat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjamin bahwa mahar tersebut tidak ada.

"Itu mungkin di luar jangkauan dan pengetahuan saya," ucap Isran. (Baca: Mahar Politik Ancam Pilkada Serentak)

Sebagai Plt Ketua Umum, Isran mengakui memang menandatangani rekomendasi untuk Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon sebagai pasangan bupati dan calon bupati Toba Samosir. Namun, dia tidak tahu jika Poltak disebut membiayai Kongres PKPI sebesar Rp 1,6 miliar seperti yang dituduhkan Jisman.

"Saya dari awal sudah sampaikan tidak ada mahar-maharan," ucap mantan Bupati Kutai Timur ini.

Isran pun mengaku akan segera mencari tahu kebenaran tentang pengakuan Jisman. Dia akan memanggil Jisman untuk meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan. (Baca: Kubu Aburizal: Banyak Calon Kepala Daerah Golkar Tersandera "Mahar" Politik)

"Karena dari tanggal 29 Juli kemarin saya sudah ketemu Jisman, tapi dia tidak bilang apa-apa ke saya," ucapnya.

Jisman sebelumnya mengaku adanya permintaan "mahar" dari PKPI. Ia menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI Toba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar. (Baca: Pasangan Bakal Calon Ini Mengaku Dimintai PKPI Rp 1,6 Miliar dan Gerindra Rp 2,5 Miliar)

"Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak," kata Jisman.

Selain dari PKPI, Jisman bersama Asmadi juga mengaku dimintai mahar oleh Partai Gerindra.  Namun, hal itu dibantah pihak Gerindra. (Baca: Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com