Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Advokat, Aktivis, hingga Akademisi Dipilih untuk Cari Komisioner Ombudsman

Kompas.com - 03/08/2015, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk panitia seleksi untuk memilih komisioner Ombudsman berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2015 pada 27 Juli lalu. Sebanyak tujuh orang telah terpilih dan memiliki beragam latar belakang.

Sejumlah nama juga dikenal publik sebagai praktisi di bidang hukum, buruh, hingga kebijakan publik. Tujuh orang yang ditunjuk itu yakni Agus Dwiyanto yang berasal dari unsur pemerintahan dan ditetapkan sebagai Ketua Pansel Ombudsman; Eko Prasojo, akademisi asal Universitas Indonesia (UI), yang ditetapkan sebagai Wakil Ketua dari unsur akademisi.

Anggota Pansel Ombudsman lainnya adalah David Tobing (advokat), Agus Pambagyo (pengamat kebijakan publik), Masdar Farid Masudi (pengurus PBNU), Zumrotin K Soesilo (aktivis perempuan), dan Anis Hidayah (aktivis Migrant Care).

Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto menganggap latar belakang yang berbeda-beda itu diharapkan bisa benar-benar mewakili kepentingan masyarakat luas.

"Banyak persoalan dalam pelayanan publik dan begitu banyak aspirasi sehingga kami harapkan kawan-kawan dari akademisi yang bisa memaparkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat," ujar Agus dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Negara, Senin (3/8/2015).

Dia mencontohkan, pengalaman Anis Hidayah sebagai salah seorang aktivis buruh dibutuhkan karena berpengalaman dalam persoalan pelayanan publik untuk para pekerja. Sementara David Tobing yang berprofesi sebagai pengacara diharapkan bisa memberikan pemikiran lain soal efektivitas rekomendasi Ombudsman.

Pansel nantinya bertugas mengumumkan pendaftaran, melakukan pendaftaran, melakukan seleksi administrasi, mengumumkan daftar nama untuk mendapat tanggapan masyarakat, melakukan seleksi kualitas dan integritas calon, hingga menentukan nama calon anggota Ombudsman yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com