Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Siap-siap Masuk Kabinet

Kompas.com - 27/06/2015, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabinet membuat partai-partai politik mulai bereaksi menyusun strategis. Tak terkecuali Partai Amanat Nasional (PAN). Meski tak masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat, PAN rupanya masih membuka peluang masuk ke dalam pemerintahan.

"Kalau ada tawaran, kami sudah ada mekanisme yang ada apakah itu lewat rapat harian atau melalui pleno DPP PAN atau kami ajak pengurus provinsi untuk menanggapi, apabila ada ajakan bapak presiden," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Yandri mengakui hingga sekarang belum ada pembicaraan apa pun dari Jokowi untuk mengajak PAN bergabung. Namun, apabila diminta PAN pun siap memberikan sejumlah kader terbaiknya.

Saat ditanyakan soal pos menteri mana yang diinginkan PAN, Yandri mengaku partainya menyerahkan soal itu kepada presiden yang memiliki hak prerogatif. PAN juga tak ingin berspekulasi terlalu jauh lantaran belum ada pernyataan resmi dari Jokowi.

"Kalau nanti suatu saat diajak, maka ada forum resmi di partai. Kami juga memiliki sumber daya di semua lini, mulai dari bidang ekonomi, polhukam, di struktur kabinet yang ada sebenarnya PAN punya SDM yang mumpuni," ucap dia.

PAN juga mendorong Jokowi untuk segera merombak kabinetnya. Yandri menunjuk kerja menteri sektor ekonomi dan polhukam yang dianggap gagal menciptakan suasana yang kondusif. Yandri bahkan menyebut 10-15 menteri perlu dicopot Jokowi. "PAN mendesak harus ada reshuffle, kalau tidak ada reshuffle republik ini akan seperti ini terus," kata dia.

PAN saat ini bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menjadi oposisi Jokowi pada pelaksanaan pemilihan presiden lalu. Menurut Yandri, pemisahan KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi pendukung pemerintah saat ini sudah tidak relevan lagi.

"Lihat saja di DPR sudah ada lagi pemisa antara KMP atau KIH. Misalnya, PKB kemarin bergabung dengan PAN, dan lain-lain," ujar anggota Komisi II DPR itu.

baca juga: Pengusaha: Tidak Perlu Ada "Reshuffle" Kabinet...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com