Saksi Akui Terima THR Rp 5 Juta dari Waryono Karno

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Susyanto mengaku mendapatkan tunjangan hari raya dari mantan Sekretaris Jenderal KESDM, Waryono Karno, sebesar Rp 5 juta saat hari raya tahun 2013.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui apakah tunjangan tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau tidak.

"Dari Sekjen (Waryono). Saya tidak tahu dari mana. Ada Rp 5 juta," ujar Susyanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Susyanto mengaku juga pernah menerima uang sebesar Rp 5 juta untuk menemani Waryono bermain golf. Uang tersebut, kata Susyanto, diberikan kepadanya karena dapat bermain golf dengan baik.

"Saya diminta Kabiro Keuangan untuk menemani Waryono main golf. Dwi Hardono yang ngasih uang buat main," kata Susyanto.

Setelah kesaksian Susyanto, Waryono menegaskan bahwa THR yang diberikannya kepada anak buahnya berasal dari kocek pribadi. Ia menegaskan bahwa uang tersebut diperolehnya secara halal dari hasil kerjanya selama ini.

"Saya secara spontanitas sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya memberi, bukan uang THR, uang ketupat waktu itu istilahnya," kata Waryono.

Dalam surat dakwaan, sekitar Mei 2013, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran perubahan melalui Kementerian Keuangan terkait Rancangan APBN-P tahun 2013. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 28 Mei 2013 hingga 12 Juni 2013.

Terkait raker tersebut, pada 28 Mei 2013 Waryono menerima uang sebesar 284.862 dollar AS di ruang kerjanya. Namun, tidak disebutkan siapa yang memberikannya.

Selain itu, Waryono juga menerima uang dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 50.000 dollar AS. Namun, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Waryono ke KPK sebagai gratifikasi.

Kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara diatur dalam UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001.

Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Waryono dianggap melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999.