Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Jepang atau Tiongkok, Wapres Tekankan Kualitas Infrastruktur

Kompas.com - 28/05/2015, 20:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI belum memutuskan investor negara mana yang akan menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, dalam menggarap proyek ini, Pemerintah fokus pada aspek kualitas.

"Nantilah semua, prinsipnya kan quality infrastructure (infrastruktur berkualitas), long term, jangka panjang," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Pada hari ini, Kalla menerima Presiden Asosiasi Jepang Indonesia Yasuo Fukuda. Menurut Kalla, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membahas upaya meningkatkan investasi dan perdagangan. Selain itu, dibicarakan pula mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung-Surabaya.

"Kita bicarakan itu tapi butuh waktu, coba ditanyakan ke Beliau," kata Kalla.

Fukuda menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah RI keputusan dalam menentukan investor dari negara mana yang akan menggarap proyek kereta api cepat. Ia juga menyampaikan bahwa kedua belah pihak membahas upaya peningkatan kehidupan masyarakat.

"Jadi untuk perkembangan ekonomi jelas dengan manusia atau SDM (sumber daya alam), jadi kami telah diskusi dengan Wapres soal SDM untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Fukuda.

Jepang juga berharap hubungan kerja sama dengan Indonesia bisa terjalin lebih dalam. Pada April lalu, Pemerintah RI mendiskusikan dengan Tiongkok dan Jepang mengenai proyek kereta api cepat. Proyek ini sebelumnya menjadi "rebutan" antara kedua negara tersebut.

Ketika itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah RI ingin melihat kesungguhan dari dua negara itu merealisasikan kereta api cepat dalam waktu lima tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com