Elite, Belajarlah ke Soekarno-Hatta

JAKARTA, KOMPAS - Di balik rentetan sejarah penangkapan, pembuangan, dan pengasingannya, dua proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, menunjukkan kejujuran, komitmen, dan kerelaan berkorban demi bangsa Indonesia. Pada momen peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei seperti sekarang ini, elite politik diharapkan mau meneladani keutamaan karakter kedua pendiri bangsa tersebut.

"Tanpa kejujuran terhadap diri sendiri, Soekarno dan Hatta tidak mungkin mampu 'melompat' berjuang. Karena jujur dengan diri sendiri dan memegang kuat komitmen kepada rakyat, mereka bisa menolak iming-iming dan segala macam tawaran dari Pemerintah Belanda," kata sejarawan Anhar Gonggong, Selasa (19/5/2015), di Jakarta.

Merujuk sejarah, Bung Hatta memperlihatkan sikap askese (mati raga) saat diasingkan di Boven Digoel, pedalaman Papua, pada 1934-1935. Karena dia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dia hanya mendapat jatah 2,50 gulden per bulan. Dia juga menolak tawaran untuk bekerja di bagian administrasi dengan upah 7,50 gulden per bulan.

Hampir bersamaan, Bung Karno yang sedang mengawali perjuangan politiknya harus rela ditangkap, ditahan di Penjara Banceuy selama menjalani persidangan di Gedung Lanraad (Pengadilan) Bandung pada 1930. Setelah divonis 4 tahun penjara, dia dijebloskan ke Penjara Sukamiskin, lalu diasingkan ke Ende, Bengkulu, hingga Muntok. Membahasakan situasinya yang terlunta-lunta itu, Soekarno mengistilahkan dirinya "dijauhkan dari udara yang bisa mencemari pribumi".

Keutamaan karakter dua pemimpin seperti inilah yang, menurut Anhar, sangat jarang ditemukan lagi pada pemimpin-pemimpin sekarang. Alih-alih berkorban untuk bangsa, banyak pemimpin sekarang yang justru mengutamakan keuntungan pribadi, keluarga, atau partainya.

"Pertengkaran politik sekarang sangat memalukan. Pada saat semestinya membela nasib rakyat, para pemimpin sekarang justru bertengkar demi kepentingan sendiri-sendiri. Dalam masa kemerdekaan sekarang, semestinya kita bisa lebih jujur dan total untuk berkomitmen kepada masyarakat," katanya.

Sejarah yang terbengkalai

Pengasingan Soekarno dan Hatta adalah sejarah penting dan berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia. Namun, sebagian situs pengasingan itu justru terabaikan sehingga sejumlah artefak rusak, bahkan hilang. Kondisi memprihatinkan ini ditemui Kompas, April-Mei 2015, saat menelusuri situs pengasingan kedua pemimpin itu di Penjara Banceuy dan Penjara Sukamiskin (Bandung), Ende (Nusa Tenggara Timur), Boven Digoel (Papua), Bengkulu, Banda Naira (Maluku), dan Muntok (Bangka Belitung).

Seiring dengan terbengkalainya situs-situs itu, ternyata sejarah dan nilai-nilai kenegarawanan kedua pendiri bangsa itu juga terkesan terabaikan, kurang diserap, apalagi diterapkan dalam kehidupan masa kini. Sejarah pengasingan itu sering kali hanya disuguhkan sebagai rentetan kronologi peristiwa masa lampau.

Kondisi ini, lanjut Anhar, tak lepas dari kian terpinggirkannya mata pelajaran sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional. Banyak yang lupa, di dalam sejarah terdapat dinamika yang harus ditangkap.

"Sejarah mengandung dinamika yang menyambungkan kelampauan, kekinian, dan masa depan. Begitu kita tak menangkap dinamika sejarah, kita akan 'mati'," katanya.

Menurut sejarawan Hilmar Faried, selama pengasingan, Soekarno dan Hatta benar-benar masuk dalam keadaan paling sulit karena dikucilkan dari masyarakat dan budayanya. Dalam kondisi "paling bawah" seperti itu, perjuangan hidup dan mati kedua tokoh itu justru kian kuat dan menyulut solidaritas para pejuang kemerdekaan lainnya.

Fenomena ironis

Selain ditetapkan sebagai cagar budaya, situs-situs pengasingan Soekarno-Hatta hendaknya dikembangkan sebagai sarana untuk menggali dan menyebarkan nilai sejarah sebagai spirit untuk membangun peradaban sekarang dan masa depan. "Di zaman yang lebih enak, banyak pemimpin publik justru korup. Ini fenomena yang terbalik dengan perjuangan bapak bangsa," kata Anhar.

Berdasarkan data Litbang Kompas, dalam lima tahun terakhir, 15 kepala daerah dan mantan kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Mereka terdiri dari 6 gubernur, 8 bupati/wali kota, dan 1 mantan bupati. Sebanyak 14 orang di antara mereka divonis hukuman penjara 2-15 tahun. Penyidikan kasus satu kepala daerah dihentikan seiring terbitnya surat perintah penghentian penyidikan. (ABK)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Mei 2015 dengan judul "Elite, Belajarlah ke Soekarno-Hatta".