Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis 98: Reformasi Telah Mati!

Kompas.com - 19/05/2015, 06:58 WIB

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com- "Reformasi telah mati, yang diwariskan tinggal kebebasan semu yang ternyata tidak mampu mengangkat hajat hidup rakyat banyak," ujar juru bicara Jaringan Aktivis '98 Lampung, Ricky Tamba, dalam pernyataan diterima di Bandarlampung, Selasa.

Ricky menuturkan, 17 tahun reformasi telah melahirkan kebebasan, tetapi gagal menuntaskan agenda perjuangan terpenting menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti penyediaan kebutuhan pokok murah maupun pemenuhan pendidikan dan kesehatan dasar bagi seluruh warga negeri ini.

Selain itu, musuh utama perjuangan Gerakan Reformasi 1998 yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), semakin merajalela.

"Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi karena diserahkan ke mekanisme pasar, pendidikan dan kesehatan kunci peningkatan kemakmuran rakyat jadi komoditas mahal, produksi usaha rakyat seperti pertanian sangat dikendalikan mafia dan tengkulak." katanya pula.

Begitupula pengangguran dan kriminalitas meningkat hingga pedesaan.

Lebih dari 300 kepala daerah dan tiga ribuan anggota legislatif tersangkut kasus korupsi, dan kini ditiru banyak kepala desa yang juga korup, kondisi ini sangat memprihatinkan.

Ricky menegaskan, matinya reformasi disebabkan oleh dua hal pokok, yakni agresi neoliberalisme dan 'ngawurisme' yang menjangkiti mayoritas elite dan aktivis 1998 yang rela menjadi agen penjual bangsa.

"Bagaimana Indonesia akan maju kalau sumber daya potensial telah diserahkan kepada pihak asing melalui liberalisasi ekonomi-politik lewat amandemen UUD 1945 dan penerapan banyak undang-undang yang melegalisasi agresi kapitalisme internasional hingga pelosok daerah," katanyta.

"Bagaimana reformasi mau berhasil kalau mayoritas elite dan aktivis 1998 terjangkit 'ngawurisme', rela menjadi agen penjual bangsa, cuek dan masa bodoh terhadap nasib mayoritas rakyat miskin, hanya memikirkan perutnya sendiri," katanya lagi.

Ricky berharap, pemerintahan Jokowi-JK harus tegas berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai Nawacita, dan berani melawan berbagai kepentingan yang akan menghancurkan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com