Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab: Saya Tidak Berwenang Jalankan Komunikasi Politik dengan Partai

Kompas.com - 15/04/2015, 19:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, ia tak memiliki kewenangan untuk mewakili pemerintah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik. Oleh karena itu, Andi membantah tudingan yang menyebutkan bahwa ia penyebab buruknya komunikasi pemerintah dengan partai pendukung.

"Sebagai Seskab tugas saya internal kabinet. Saya tidak menjalankan tugas komunikasi politik," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2015) malam.

Andi menegaskan, ia tidak pernah mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik. Menurut dia, Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Staf Kepresidenan yang memiliki kewenangan mewakili pemerintah berkomunikasi dengan partai politik.

Andi mengatakan, Mensesneg memiliki perangkat untuk berkomunikasi dengan partai politik melalui Deputi Hubungan Kelembagaan. Sementara, Kepala Staf Kepresidenan memiliki perangkat untuk berkomunikasi dengan partai politik melalui Deputi Komunikasi Politik.

"Jika tidak ada perintah dari Presiden, saya tidak melakukan tugas itu. Sebagai Seskab, tugas utama saya adalah membantu Presiden dalam pengelolaan kabinet, tidak ada satu pun tugas saya sebagai Seskab yang berkaitan dengan partai-partai politik mana pun," kata dia.

Komunikasi politik pemerintahan Presiden Jokowi dengan partai-partai pendukungnya menjadi sorotan. Dalam Kongres IV, PDI Perjuangan menjadikan topik sebagai bahan evaluasi. Presiden Jokowi juga sempat menggelar pertemuan dengan 34 Ketua DPD PDI-P tingkat provinsi di sela kongres tersebut. Hasilnya, Presiden sepakat untuk secara rutin berkomunikasi dengan pimpinan PDI-P di daerah sebagai salah satu upaya memperbaiki pola komunikasi pemerintah dengan partai pendukung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com