Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Nelayan Bertengkar dengan Menteri Susi di Hadapan Jokowi...

Kompas.com - 08/04/2015, 17:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjalan terburu-buru saat keluar dari Istana Negara, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 12.40. Raut wajah Susi terlihat "masam". Tak seperti biasanya, Susi pun tampak tak ramah saat diwawancarai.

"Tanya saja sana sama nelayannya!" kata Susi kepada wartawan yang menanyakan pembahasan yang dilakukan nelayan bersama Presiden Joko Widodo.

Pertanyaan ini dilontarkan lantaran pertemuan itu tertutup dan tidak masuk dalam jadwal kegiatan resmi Presiden. Meski mendapat pertanyaan lagi, Susi tak menghentikan langkahnya menuju lapangan parkir.

Sekitar 45 menit kemudian, sejumlah pria berkemeja batik pun berbondong-bondong keluar dari Istana Negara. Mereka ternyata berasal dari Front Nelayan Bersatu yang datang dari kawasan Rembang dan Brebes.

Sabrina Asril/KOMPAS.com Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksana?.

Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksana, pun bercerita bahwa pertemuan tadi cukup sengit. Gara-garanya ialah para nelayan mengeluhkan kebijakan Susi yang melarang semua nelayan pantura menggunakan cantrang (alat untuk menangkap ikan tanpa pemberat) mulai bulan September.

Susi menganggap penggunaan cantrang itu layaknya penggunaan trawl yang akan merusak kelestarian biota laut.

"Pemberlakuan Permen 2/2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan, salah satunya cantrang, sangat mematikan ekonomi nelayan kami. Terpaksa berbagai upaya kami lakukan, mulai dari Ombudsman, DPR RI, berdemo, tetapi tidak ada tanggapan dari Ibu Susi sehingga terpaksa kami menghadap Bapak Presiden," ucap Bambang.

Dia mengatakan, nelayan sebenarnya hanya meminta agar pelarangan itu ditunda sampai tiga tahun mendatang. Sebab, apabila dalam jangka waktu yang sempit nelayan harus berhenti melaut, mereka tidak bisa membayar kredit yang diajukan. Jika nelayan harus mengganti alat tangkap ikan, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar.

Dia menuturkan, untuk menggunakan cantrang, hanya dibutuhkan Rp 300 juta. Namun, untuk mengganti dengan alat lain, nelayan harus menghabiskan Rp 1 miliar. Jumlah itu belum ditambah lagi dengan biaya penggantian kapal dan pelatihan nelayan.

Akan tetapi, Bambang mengaku Susi bersikeras dalam rapat itu. Meski tak memberikan solusi, Susi juga tidak mau melunak dan meminta nelayan untuk tidak menggunakan cantrang mulai September. "Kalau tidak, kami akan ditangkap patroli laut," ucap dia.

Karena sama-sama bersikeras, rapat itu pun berlangsung alot. Susi akhirnya meninggalkan ruangan sebelum rapat berakhir.

"Bertengkar, enggak ada titik temu, terus Bu Susi pamit. Kita bertengkar di depan Pak Presiden," ucap Bambang.

Bambang mendengar Susi yang berada di samping Presiden Jokowi dibisiki oleh orang nomor satu negeri ini. Jokowi, sebut Bambang, meminta Susi untuk meninggalkan ruangan karena keadaan memanas.

"Pak Jokowi bilang, Bu Susi keras, tidak boleh dihadapi dengan keras juga. Tapi, setelah selesai, Presiden menjanjikan insya Allah akan menyelesaikan masalah ini dengan baik," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com