Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Kepuasan Haji Versi Suryadharma Tak Sama dengan Data BPS

Kompas.com - 01/04/2015, 13:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Data indeks kepuasan pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2013 milik mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tidak sama dengan data milik Badan Pusat Statistik. Hal itu terungkap ketika saksi dari BPS memberikan keterangan tentang hasil survei kepuasan pelayanan PPIH Arab Saudi.

Dalam sidang ini, kuasa hukum Suryadharma menghadirkan Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS Dudy S Sulaiman. "Indeks kepuasan PPIH Arab Saudi sebesar 82,69 persen dengan kategori memuaskan. Nilai tertinggi berasal dari petugas kloter dan nilai terendah dari katering di Madinah dan Jeddah," ujar Dudy.

Indeks kepuasan itu berbeda dari data yang diklaim oleh pengacara Suryadharma. Dalam persidangan, Selasa (31/3/2015) kemarin, pengacara Suryadharma, Johnson Panjaitan, menyebutkan, sejak tahun 2010-2013, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji oleh PPIH Arab Saudi. Hal itu merujuk pada hasil survei yang dilakukan BPS setiap tahunnya.

Johnson menjelaskan, indeks kepuasan PPIH Arab Saudi tahun 2010 sebesar 81,45 persen, sedangkan tahun 2011 sebesar 83,31 persen. Untuk tahun 2012, indeks kepuasan turun menjadi 81,32 persen. "Terakhir di tahun 2013, indeks kepuasan haji secara keseluruhan mencapai 90 persen dan tergolong sangat memuaskan," ujar Johnson.

Menurut Johnson mengatakan, langkah KPK yang menetapkan Suryadharma sebagai tersangka bertentangan dengan catatan ini prestasi Suryadharma tersebut. Suryadharma merasa dirugikan dengan status tersebut dan menuntut ganti rugi kepada KPK. (Baca Suryadharma Minta KPK Bayar Ganti Rugi Rp 1 Triliun)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com