Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ancam Cabut Paspor WNI yang Sengaja Gabung ISIS

Kompas.com - 17/03/2015, 22:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mewacanakan siapapun warga Indonesia yang sengaja keluar negeri untuk bergabung dengan ISIS, akan dicabut paspornya. Kini, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dasar hukumnya sedang dikaji kementeriannya.

"Nanti seharusnya ada pembahasan melalui Inpres dan Kepres. Dengan adanya itu bisa kita lakukan cegah tangkal. ‎Ada dasar hukumnya," kata Yasonna di Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Diungkapkan Yasonna saat ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Polri, Kemenlu, BIN dan Kemenpolhukam mengenai 16 WNI yang diduga bergabung dengan ISIS, setelah sengaja melepaskan diri dari rombongan wisata di Turki.

"Itu lagi dibicarakan di Polhukam, akan ada kebijakan bagaimana, diteliti dulu. Nanti imigrasi kita akan punya hak untuk cabut paspor," kata Yas‎onna.

Menurut dia, proses ini memang memakan waktu lama, mengingat ada beberapa pertimbangan seperti anak-anak yang ikut dalam rombongan. Selain itu perlu dipelajari lagi soal motif sekelompok orang yang sengaja menghilangkan diri itu.

Apalagi jika mereka nanti kembali ke Indonesia, sedangkan harta sudah dijual. Berdasarkan laporan-laporan mengenai 16 orang itu, rumah dan harta benda lainnya sudah menjadi hak milik orang lain. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan.

Nantinya, pasca-strategi cabut paspor dilakukan, pemerintah juga akan menerapkan skema lain, yakni pengetatan keamanan agar kejadian serupa tak terulang. Langkah ini termasuk interogasi mendalam saat orang-orang tersebut telah kembali.

‎"Pengetatan akan kita lakukan dan akan kita masukkan dalam daftar kalau mereka masuk kembali ke sini," ujar Yasonna. (Edwin Firdaus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com