Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim 9: Pemeriksaan Samad dan BW Jangan Hanya Ditunda, kalau Bisa Dihentikan

Kompas.com - 13/03/2015, 22:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Sembilan Imam Prasodjo mengatakan, seharusnya  pengusutan kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, oleh Polri tidak dilanjutkan. Menurut dia, Polri seharusnya tidak hanya menunda pemeriksaan Abraham dan Bambang, tapi menghentikan kasusnya.

"Ya tidak hanya penundaan (pemeriksaan), kalau bisa dihentikan," ujar Imam, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2015) malam.

Imam mengatakan, hal tersebut salah satu inti pembahasan dalam pertemuan Tim Sembilan dengan Pimpinan KPK. Menurut dia, Tim Sembilan mendiskusikan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghentikan proses hukum yang menjerat Abraham dan Bambang.

"Tapi yang paling penting adalah bagaimana upaya itu dilakukan, komunikasinya dilakukan, karena kan ada aksi dan reaksi," kata Imam.

Dalam pertemuan tersebut, kata Imam, Tim Sembilan juga menggali sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan KPK dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Imam mengatakan, titik temu solusi atas permasalahan tersebut tergantung bagaimana jalinan komunikasi di antara trisula lembaga penegak hukum itu.

"Komunikasi politiknya, komunikasi antarlembaganya seperti apa. Ini kan banyak sekali kait-mengkait hal satu dengan yang lain," ujar dia.

Sebelumnya, Bambang menyatakan bahwa pimpinan sementara KPK Taufiequrachman Ruki menulis surat kepada Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti mengenai penghentian sementara pemeriksaan terhadap pimpinan nonaktif dan para penyidik KPK yang kasusnya tengah diusut di kepolisian. Permintaan tersebut merujuk pada perintah Presiden Joko Widodo agar penegak hukum menghentikan kriminalisasi.

Selain itu, pimpinan KPK juga telah berdiskusi dengan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti serta Jaksa Agung HM Prasetyo dan sepakat dengan penundaan pemeriksaan. Badrodin mengakui ada penundaan pemeriksaan terhadap Abraham dan Bambang di kepolisian. Menurut Badrodin, pertemuan antara dirinya dan para pimpinan KPK serta Jaksa Agung beberapa waktu lalu menghasilkan kesimpulan untuk menunda pemeriksaan Abraham dan Bambang selama satu atau dua bulan. Penundaan tersebut dilakukan sambil menunggu ketegangan antara institusi KPK dan Polri mereda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com