Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlawanan Aburizal Bakrie...

Kompas.com - 11/03/2015, 11:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — "Masih semangat? Masih percaya pada kebenaran?" tanya Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Bali, Aburizal Bakrie, kepada ratusan kader Golkar pendukungnya dalam rapat konsultasi di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam.

Rapat konsultasi dihadiri Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi dan kabupaten. Acara itu semula dijadwalkan untuk membahas sikap bersama DPD atas pemalsuan dokumen surat mandat di Munas Jakarta, yang menghasilkan Agung Laksono sebagai ketua umum. Rapat itu kemudian juga membahas perkembangan terakhir, yakni surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui keabsahan pengurus Golkar dari kelompok Agung.

Hasil dari rapat semalam, akan ada banyak cara yang ditempuh Aburizal untuk tetap menjadi orang nomor satu di partai beringin itu.

Pengadilan hingga polisi

Sebelum rapat konsultasi dimulai, Aburizal bersama elite DPP Golkar, seperti Muladi, Idrus Marham, Setya Novanto, Fadel Muhammad, Aziz Syamsuddin, Syarif Tjitjip Soetardjo, Titi Soeharto, dan Rizal Mallarangeng, melakukan rapat tertutup. Rapat kecil itu membahas langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh terhadap keputusan Menkumham. Turut hadir dalam pertemuan itu kuasa hukum Aburizal, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam rapat elite Golkar itu, diputuskan bahwa langkah hukum yang sudah ditempuh melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetap dilanjutkan. Langkah hukum lanjutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga akan ditempuh apabila Kemenkumham menerbitkan surat keputusan pengesahan pengurus versi Agung.

"Kita tunggu keputusan pengadilan. Untuk sementara, kubu Agung Laksono menang, tetapi untuk sementara," kata Aburizal.

Setelah rapat, kubu Aburizal memastikan akan melaporkan Agung dan kawan-kawan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan pemalsuan dokumen di Munas Ancol. Dugaan pemalsuan itu juga akan disampaikan ke Menkumham agar menjadi pertimbangan.

Ada juga usulan dari Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad agar Yasonna juga dilaporkan ke polisi karena telah memanipulasi surat putusan dari Mahkamah Partai Golkar. Namun, usulan itu belum menjadi sikap resmi DPP.

Hak angket hingga demonstrasi

Setelah rapat tertutup yang diikuti oleh elite DPP selesai, rapat konsultasi terbuka dimulai dan diikuti oleh semua pengurus DPD seluruh Indonesia. Dalam rapat ini, lebih banyak masukan yang muncul untuk melawan keputusan Menkumham yang dianggap sewenang-wenang.

Para kader daerah menyampaikan usulannya dengan berapi-api. Ada yang mengusulkan untuk menduduki Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, yang dikuasai kubu Agung. Ada yang usul melakukan demonstrasi langsung ke Kementerian Hukum dan HAM. Ada pula yang menggagas penggunaan hak angket atau hak menyelidiki di DPR.

"Kita jangan menggunakan langkah hukum saja, tapi juga langkah politik. Gunakan hak angket. Kita kan punya Pak Setya Novanto, Ketua DPR, dan Ketua Komisi III Pak Azis Syamsuddin," kata salah satu anggota DPD dalam rapat tersebut.

Semua usulan tersebut ditampung oleh DPP dan dibacakan oleh Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi sembilan poin penting hasil rapat konsultasi.

Seusai rapat, kepada wartawan, Idrus mengaku usulan yang disampaikan oleh daerah tersebut akan dikaji lagi sebelum dieksekusi. "Usulan yang menjadi kewenangan DPP akan dirapatkan lagi ditingkat DPP, sementara usulan yang menjadi kewenangan fraksi, seperti hak angket, biarlah anggota DPR kita yang menentukan," ujar Idrus.

Aburizal pantang menyerah. Ia menekankan bahwa keinginannya untuk terus melawan dan enggan bergabung dengan kubu Agung bukan semata-mata demi kursi ketua umum. "Saya bukan ketua umum Golkar tidak apa-apa, tapi yang kita bela kebenaran dan keadilan," ujar Aburizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com