Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: SBY Akan Dipilih secara Aklamasi dalam Kongres Demokrat

Kompas.com - 05/03/2015, 21:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan, semua kader Demokrat sepakat akan kembali mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Menurut Ruhut Sitompul, menghadapi Kongres Partai Demokrat, para kader tetap tenang karena memang tidak ada kubu-kubuan yang ingin tampil sebagai calon ketua umum.

"Kami semua sepakat meminta Pak SBY memimpin kembali Partai Demokrat. Kami akan aklamasi," kata Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat dijadwalkan akan melakukan rapat konsolidasi di Bali pada 7 Maret 2015. Pada rapat konsolidasi tersebut, kata dia, DPP Partai Demokrat akan mendengarkan pandangan dari DPD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia perihal dukungannya kepada mantan Presiden SBY agar pada pelaksanaan kongres dapat dipilih secara aklamasi untuk kembali menjadi ketua umum.

"Kami di DPP mendengar suara-suara dari daerah semuanya menginginkan agar Pak SBY dipilih kembali menjadi ketua umum," ujar Ruhut.

Ruhut menilai, SBY adalah figur pemimpin terbaik yang dimiliki Partai Demokrat dan belum ada penggantinya. Selain itu, kata dia, SBY juga sudah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendengar aspirasi dari para pengurus DPD Partai Demokrat di daerah.

Ruhut yakin, Partai Demokrat akan tetap solid dan tidak ada gejolak seperti yang terjadi di partai politik lain. Ia menambahkan, tak akan ada kader yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum karena semua kader menginginkan SBY kembali memimpin Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com