Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ricuh, Rapat Pembahasan Tatib Kongres PAN Diskors

Kompas.com - 01/03/2015, 12:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com
- Rapat pembahasan tata tertib pada Kongres IV Partai Amanat Nasional di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015), berlangsung ricuh. Rapat pun akhirnya diskors.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengatakan, kericuhan berawal ketika ada anggota DPW PAN Maluku Utara yang menanyakan status kepesertaan di dalam kongres ini.

Status ini penting lantaran menentukan apakah mereka dapat ikut memilih calon ketua umum PAN yang baru atau tidak. (baca: Meski "Ditusuk" Amien Rais, Hatta Akan Tetap Berpolitik Santun)

"Tidak sampai 10 orang, tapi ini kan memang hal yang sangat sensitif soal kepesertaan," kata Bara.

Untuk diketahui, ada 593 pemilik suara yang berhak memilih calon ketua umum yang baru. Para pemilik suara itu berasal dari seluruh DPP, DPD, dan DPW PAN se-Indonesia.

Bara menambahkan, selain soal status kepesertaan, ada pula anggota DPW yang mempertanyakan kepada panitia, mengapa mereka sempat tidak boleh masuk ke dalam ruang rapat. (baca: Sebut Nama Zulkifli Hasan, Amien Rais Disoraki Pendukung Hatta Rajasa)

"Jadi ada peserta yang berhak mengikuti kongres, tapi tidak bisa masuk karena tidak mendapat kartu credential," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Comittee Kongres IV PAN, Farhan Hamid mengatakan, ada delapan peserta kongres yang status kepesertaanya bermasalah. Lima diantaranya berasal dari Maluku Utara, tiga lainnya berasal dari Nusa Tenggara Timur.

"Dari hasil rapat antara SC dan OC (organizing comittee) akhirnya memutuskan agar mereka dibekukan. Sehingga yang memiliki hak suara tinggal 584 orang, karena yang satu lagi sebelumnya meninggal dunia," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com