Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau PDI-P Adem Ayem, Artinya Ada 'Deal' di Balik Penunjukan Badrodin Jadi Kapolri"

Kompas.com - 21/02/2015, 10:54 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menduga ada deal antara Presiden Joko Widodo dan partai pengusungnya, yakni PDI-Perjuangan, di balik penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon tunggal kepala Polri pengganti Komjen Budi Gunawan.

Benar tidaknya deal tersebut bisa dibaca dari reaksi PDI-P terhadap penunjukan Badrodin yang menggantikan Budi Gunawan.

"Kalau PDI-P adem ayem saja, menjelaskan bahwa deal-deal itu benar adanya. Tetapi, kalau masih ribut, keras, kita bisa nilai itu rumor," kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Selama ini, PDI-P selalu menyatakan tegas mendukung Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Namun, Presiden Jokowi memutuskan untuk membatalkan pelantikan Budi sebagai kepala Polri meskipun ajudan Megawati Soekarnoputri itu sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Menurut Bambang, belakangan ini beredar isu di tingkat elite bahwa Presiden menawarkan posisi lain kepada Budi Gunawan yang pelantikannya dibatalkan sebagai kepala Polri.

Bambang menyebut ada isu bahwa Presiden menawarkan Budi posisi menteri atau wakil kepala Polri. Sejauh ini, Bambang belum melihat PDI-P bersikap keras atas keputusan Presiden yang mengganti Budi dengan Badrodin tersebut.

"Saya dengar PDI-P marah, tetapi saya belum melihat marahnya seperti apa. Belum ada langkah konkret PDI-P marah," kata dia.

Selanjutnya, mengenai pencalonan Badrodin, Komisi III DPR baru akan melakukan fit and proper test setelah pembukaan masa sidang DPR pada 23 Maret mendatang. Soal kemungkinan DPR menerima atau tidak Badrodin sebagai kepala Polri, Bambang mengatakan bahwa hal itu bergantung pada pertimbangan politik ke depannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com