Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Baleg DPR: Maksimal 150 RUU yang Akan Masuk Prolegnas

Kompas.com - 06/02/2015, 01:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Saan Mustopa mengatakan, hingga kini sudah ada 297 rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan DPR, DPD dan pemerintah yang masuk ke Baleg. Namun, dari jumlah itu hanya 150 RUU yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Saan mengatakan, Baleg hingga kini masih menyortir mana saja RUU yang dinilai menjadi RUU prioritas. Termasuk juga, kata dia, membuat sejumlah kategori untuk menentukan parameter RUU yang masuk prolegnas.

Menurut Saan, sebuah RUU dianggap memiliki prioritas tinggi apabila diusulkan oleh tidak hanya satu lembaga, tapi tiga lembaga.

"Kalau RUU diusulkan tiga lembaga berarti penting. Kemudian, memiliki konsepsi, naskah akademik, DIM, draf RUU. Kalau sudah ada kategorinya kita lebih prioritaskan untuk masuk," kata Saan di Kompleks Parlemen, Kamis (5/2/2015).

Saan menambahkan, Baleg saat ini sudah mendata ada sekitar 140 RUU yang dianggap mendesak untuk dibahas. Meski demikian, ia menegaskan, jika akan tetap berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas menganai apa saja RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Ia optimistis, pemerintah akan memiliki pandangan yang sama mengenai RUU apa saja yang akan masuk Prolegnas.

"Yang jelas besarnya 150 RUU untuk lima tahun. Jadi sekitar 30 RUU di 2015. Kita semua (DPR dan pemerintah) sudah sepaham bahwa RUU yang masuk Prolegnas ini memang penting, urgent dan berkualitas," kata Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com