Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Pengertian ke Presiden Brasil dan Raja Belanda soal Eksekusi Mati

Kompas.com - 20/01/2015, 18:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan pengertian kepada Raja Belanda dan Presiden Brasil soal warga negaranya yang dieksekusi mati Pemerintah Indonesia. Menurut Retno, Jokowi sudah berkomunikasi secara langsung dengan kedua kepala negara tersebut.

Retno mengatakan bahwa Raja Belanda menelepon Jokowi pada Kamis (15/2015). Adapun Presiden Brasil menelepon Jokowi pada Jumat (16/1/2015). Mereka sama-sama mempertanyakan eksekusi mati warga negaranya.

"Presiden menyampaikan posisi Indonesia soal pemberantasan narkoba. Presiden bilang ini penegakan hukum yang ingin ditegakkan di Indonesia," ujar Retno di sela silaturahim bersama pemimpin redaksi media massa di Gedung Nakula, Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Kepada kedua kepala negara tersebut, Jokowi mengatakan bahwa persoalan eksekusi mati dua warga negara asing bukanlah bentuk dari perlawanan Indonesia terhadap negara lain. Kejahatan narkotika, sebut Presiden, adalah persoalan serius yang mesti diimbangi dengan penegakan hukum.

"Bukan hanya membahayakan satu negara saja, melainkan membahayakan kehidupan dunia. Ini soal kriminal serius," ujar Retno.

Retno mengapresiasi positif lobi internasional yang dilayangkan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Retno, penegakan hukum adalah hal yang wajib dilaksanakan. Jika penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten, Retno yakin Indonesia akan dihormati oleh bangsa lainnya.

Soal imbas eksekusi mati, Belanda dan Brasil memulangkan sementara duta besar mereka di Indonesia. Namun, Retno menyebut langkah kedua negara itu sah-sah saja. Menurut dia, itu bagian dari kebijakan negara lain yang harus dihormati oleh Indonesia.

Diberitakan, Kejagung telah menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu 18 Januari 2015 lalu. Satu napi warga negara Indonesia, sementara enam napi lain adalah warga negara asing. Dua di antaranya adalah warga negara Belanda dan Brasil.

Eksekusi mati ini adalah gelombang pertama. Akan ada eksekusi mati selanjutnya.

Buntutnya, Pemerintah Brasil memanggil duta besarnya untuk konsultasi setelah itu. Brasil menegaskan eksekusi mati itu akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

"Penggunaan hukuman mati, yang dikecam masyarakat internasional, memberi pengaruh buruk untuk hubungan kedua negara," demikian pernyataan kantor Presiden Brasil, yang dikutip kantor berita resmi negeri itu, Minggu.

Belanda juga memanggil pulang duta besarnya di Jakarta dan mengecam keras eksekusi terhadap seorang warga negeri itu, Ang Kiem Soei. "Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integritas seorang manusia," kata Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders. (Baca: Warganya Dieksekusi di Nusakambangan, Belanda dan Brasil Tarik Dubes)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com