Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Yang Dinas di Pemerintahan SBY Bukan Berarti Bisa Dicap Orang SBY

Kompas.com - 20/01/2015, 15:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghargai semua keputusan Presiden Joko Widodo dalam menetapkan pejabat negara. Menurut Ibas, perubahan posisi pejabat negara merupakan konsekuensi logis dari bergantinya suatu pemerintahan.

"Rezim sudah berganti. Kita berikan kesempatan pemerintah untuk menentukan pemerintahan beliau," kata Ibas, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Namun, kata Ibas, ia mengaku menyayangkan jika penentuan pejabat negara dilakukan Presiden Jokowi berdasarkan subyektivitas. Hal ini diungkapkan Ibas terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mencium adanya rumor pemerintahan Jokowi melakukan "pembersihan" terhadap pejabat yang bertugas sejak era pemerintahan sebelumnya.

"Tentunya kita menyayangkan kalau (pemilihan pejabat negara) berdasarkan like or dislike, atau hanya beban sejarah yang mungkin jadi bagian dari kelompok tertentu di pemerintahan," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu melanjutkan, dia juga menyayangkan jika perwira tinggi di TNI/Polri dimutasi atau dicopot dari jabatannya karena alasan yang tidak jelas. Ia merasa tak menemukan alasan jika para perwira tinggi TNI/Polri yang telah bertugas sejak era pemerintahan Presiden SBY mendadak dimutasi atau dicopot oleh pemerintahan Jokowi.

"Yang selama ini berdinas dan bertugas di masa pemerintahan Pak SBY bukan berarti orang-orang tersebut bisa dicap sebagai 'orang SBY'. Kita hindari politik argumentasi seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bersuara terkait konflik pemilihan kepala Polri. Ia menanggapi adanya usaha "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan," kata SBY dalam akun Facebook pribadi miliknya yang ditulis pada Minggu (18/1/2015).

SBY yang mendengar isu tersebut langsung kaget. Ia menilai, jika yang dimaksud dalam isu itu adalah orang-orang dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka hal itu wajar saja. Namun, yang beredar adalah isu pembersihan di jajaran TNI/Polri.

Meski menanggapi isu yang beredar itu, SBY tidak yakin Jokowi akan melakukan pembersihan tersebut. "Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama," tulis SBY. (Baca: SBY Kaget Dengar Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com