Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Bambang Soesatyo kepada Jokowi Sikapi Kasus Budi Gunawan

Kompas.com - 16/01/2015, 13:42 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berada dalam posisi sulit untuk menentukan apakah akan melantik atau tidak Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Menurut Bambang, ada dua opsi yang bisa dilakukan Jokowi saat ini untuk menyikapi penetapan tersangka Budi.

"Sekarang yang menentukan Presiden, mau meneruskan pelantikan atau batalkan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Bambang menuturkan, opsi pertama yang bisa dilakukan Jokowi adalah tetap melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri, tetapi dengan catatan Budi harus kooperatif dengan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Menurut Bambang, meskipun Budi telah resmi menjadi kepala Polri, proses penyelesaian kasus harus terus berjalan.

"Tidak boleh ada hambatan penyelesaian kasus," kata Bambang.

Opsi kedua, lanjut Bambang, adalah menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas sementara. Selagi Badrodin menjabat sebagai Plt, proses hukum terhadap Budi harus segera dilaksanakan hingga tuntas.

"Tapi, Plt tidak boleh lama-lama. KPK juga harus percepat proses hukum terhadap Budi Gunawan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali tersebut.

Bambang menambahkan, KPK juga harus mempercepat pemeriksaan Budi Gunawan karena KPK tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK harus segera menyerahkan berkas perkara ke pengadilan agar pengadilan segera memutuskan apakah Budi Gunawan bersalah atau tidak.

"Nanti pengadilan yang menentukan sangkaan KPK ini benar atau pembelaan Budi Gunawan yang benar," ucap Bambang.

Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan menunggu proses paripurna di DPR.

Setelah rapat paripurna pengesahan pengangkatan Budi Gunawan sebagai kepala Polri pada Kamis (15/1/2015), Jokowi masih juga diam. Pada hari yang sama, Jokowi disibukkan dengan sejumlah pertemuan tertutup. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Namun, hari ini Jokowi bertemu Sutarman dan Budi Gunawan di Istana. (Baca: Budi Gunawan dan Sutarman Temui Jokowi, Mobil Dinas Wakapolri Terparkir di Istana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com