Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Dugaan Rekening Gendut Akan Jadi Prioritas Satgassus Kejaksaan Agung

Kompas.com - 08/01/2015, 19:45 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Kejaksaan Agung. Salah satu prioritas Satgassus ini adalah pengusutan dugaan rekening gendut kepala daerah.

"Ya seperti misalnya disinyalir rekening gendut. Kemudian, pokoknya perkara korupsi yang perlu ditindaklanjuti," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015).

Widyo mengatakan, Satgassus ini akan menangani perkara korupsi secara simultan dari pusat hingga ke daerah. Para jaksa terpilih ini, kata dia, diharapkan mampu untuk menangani kasus-kasus korupsi yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kejaksaan Agung.

"Yang sudah terpilih ini diharapkan mampu dapat untuk menyelesaikan itu semua. Penanganan perkara lama yang sekarang ada maupun yang ada di kemudian hari," ucap Widyo.

Satgassus ini, lanjut Widyo, memiliki ketua tim yang akan secara intens memberikan laporan kepada Jampidsus untuk kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung. Widyo memastikan pihaknya akan memonitor secara ketat kinerja para Satgassus ini.

"(Satgassus ini) nanti akan bertanggung jawab pada ketua tim, ada sekretarisnya, ada anggota, kemudian tata usaha. Dan juga mereka ini bertanggung jawab pada kasubdit, kepada direktur, kepada jampidsus, kepada jaksa agung," kata Widyo.

Sebanyak 100 orang Satgassus ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa tim, yakni 15 tim penyidikan yang masing-masing terdiri dari lima orang, tujuh tim penuntutan yang masing-masing terdiri dari tiga orang, dan satu tim eksekusi yang terdiri dari empat orang.

Sebelum menjalankan tugasnya, para Satgassus akan menjalani pendidikan kilat terlebih dahulu selama satu minggu di Badan Diklat Ragunan, Jakarta.

"Nanti ada pembekalan dari Dirjen Pajak, kemudian BPK, BPKP, PPATK, kemudian dari ahli-ahli hukum pidana. Itu kita datangkan, perbankan, migas, pertambangan," kata Widyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com