Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sultan Berharap UU Desa dapat Jadikan Desa di DIY Mandiri

Kompas.com - 07/01/2015, 07:37 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membantu mengarahkan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi mandiri dan berbudaya.

"Dengan adanya Undang-Undang (UU) Desa diharapkan program desa nanti dapat benar-benar berjalan sebagai upaya pengembangan desa," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Selasa (6/1/2015).

Saat menerima kunjungan jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia (UII), Sultan mengatakan pada dasarnya secara teori kepala desa di DIY sudah siap menyambut diberlakukannya UU Desa karena telah diberi pelatihan.

"Namun, yang menjadi problem adalah pada tahun ini (2015) tidak sedikit kepala desa di DIY yang akan berganti baru," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Rektor UII Harsoyo mengatakan seiring hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 diprediksi berbagai kalangan akan berdampak pada meningkatnya persaingan di berbagai bidang.

"Persaingan yang muncul disinyalir tidak hanya pada sektor produk, tetapi juga akan dirasakan oleh kalangan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan," katanya.

Untuk merespons hal tersebut, kata dia, UII terus berupaya mempersiapkan diri melalui perencanaan yang matang di berbagai program kerjanya.

"Selain itu, UII juga tetap berkomitmen untuk tetap peduli akan persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial," katanya.

Wakil Rektor I UII Ilya Fajar Maharika mengatakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan UII hingga saat ini sebagian besar di wilayah DIY, begitu juga dengan implementasinya.

Selain itu, UII juga memiliki program yang sudah berlangsung dengan lima desa binaan. Saat ini UII juga telah mengembangkan program Sekolah Lurah.

"UII berusaha untuk membantu teman-teman di perdesaan untuk dapat merespons hadirnya UU Desa. Dengan demikian, secara teknis dan pelaksanaannya seperti pengelolaan anggaran nanti dapat berjalan baik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com