Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2015, Kesehatan dan Pendidikan Jadi Target KPK

Kompas.com - 29/12/2014, 12:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, fokus KPK pada tahun 2015 dalam pemberantasan korupsi masih meliputi sektor yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Selain di sektor sumber daya alam, KPK juga menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.

"KPK akan tetap konsentrasi di sektor yang jadi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan selain SDA, infrastruktur, dan revenue negara," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).

Bambang mengatakan, KPK akan memberi perhatian penuh dalam sektor kelautan, terutama pada sumber daya lautnya. Menurut dia, salah satu prioritas pembangunan diarahkan di bidang kemaritiman.

"Kapitalisasi uang di sektor ini harus disertai dengan penguatan sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," kata Bambang.

Namun, Bambang mengakui, tantangan yang akan dihadapi KPK untuk mewujudkan agenda tersebut tidak mudah. Apalagi, adanya dukungan parlemen terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini, kata dia, menambah kekhawatiran meningkatnya potensi korupsi yang dilakukan anggota parlemen.

"Potensial akan ada terdapat suatu jenis korupsi yang diduga akan dilakukan oleh anggota parlemen secara berjamaah dan sangat sistematis dengan karakter yang bersifat greedy corruption serta bahkan corruption by system," papar Bambang.

Dua jenis korupsi tersebut, kata Bambang, dapat terjadi secara struktural karena besarnya nilai korupsi. Bambang mengatakan, celah korupsi akibat Pilkada melalui DPRD dapat terjadi sepanjang pemerintahan kepala daerah dengan menjarah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

"Akibatnya juga dapat merusak trust publik pada kekuasaan pemerintah daerah dan parlemen yang semakin masif," kata Bambang.

Oleh karena itu, lanjut dia, KPK akan mengintegrasikan strategi penindakan bersama penegak hukum lainnya, perbaikan sistem untuk pencegahan, dan membangun budaya antikorupsi yang berbasis keluarga dan komunitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com