Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Yang Mau Saingi SBY Jadi Ketua Umum Demokrat Tak Tahu Diri

Kompas.com - 19/12/2014, 15:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan satu-satunya calon yang pantas untuk maju sebagai calon ketua umum pada Kongres Demokrat 2015 mendatang. Dia meyakini tidak ada calon lain yang bisa menyaingi SBY.

"Kalau di kita mataharinya cuma ada satu, yang mau saingi SBY jadi ketua umum tidak tahu diri," kata Ruhut kepada Kompas.com, Jumat (19/12/2014).

Ruhut mengatakan, SBY adalah satu-satunya tokoh yang sudah banyak berperan untuk Demokrat. SBY, kata Ruhut, berhasil membawa Demokrat berjaya pada Pileg dan Pilpres 2009 lalu.

"Kalau ada calon lain yang maju, siapa dia? Andil dia apa? Yang ada dia utang budi dengan SBY," ucap Ruhut. (Baca: Pasek Siap Tantang SBY dalam Kongres Demokrat 2015)

Anggota Komisi III DPR ini mencontohkan Gede Pasek Suardika yang berniat menantang SBY dalam kongres Demokrat. Menurut Ruhut, Pasek bukan hanya tidak memiliki andil, melainkan sudah dipecat dari partai. (Baca: Pasek: Sejak Kapan Demokrat Jadi Partai Trah Cikeas?)

"Sudah dipecat bagaimana mau jadi ketua umum?" ujar Ruhut.

Ruhut juga menyindir calon lain yang berniat untuk maju dalam kongres, yakni Marzuki Alie. Jika didukung banyak kader, Marzuki menyatakan siap untuk bersaing memperebutkan kursi ketua umum. (Baca: Marzuki Siap Saingi SBY di Kongres Demokrat)

"Marzuki jadi caleg saja tidak lolos, bagaimana mau jadi ketua umum," ujarnya. (Baca: Survei: Tanpa SBY, Ibas dan Marzuki Paling Didukung Publik Jadi Ketum Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com