Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Kalau Pemerintah Tak Sahkan Munas Bali, Rakyat akan Melawan

Kompas.com - 12/12/2014, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham optimistis bahwa pemerintah akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Idrus menyebutkan, apabila kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tak disahkan, maka rakyat akan melawan.

"Apabila tidak berikan pengesahan atas proses pengurusan berdasarkan AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara, lawannya akan rakyat. Rakyat akan berikan penilaian sangat negatif," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (12/12/2014).

Salah satu tangan kanan Aburizal di partai berlambang pohon beringin itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan mengambil risiko itu. Idrus menengarai ada politisi-politisi di sekeliling Jokowi-JK yang kerap mengatasnamakan pemerintah dan mengintervensi partai-partai. Idrus meminta agar Jokowi dan JK tidak terpengaruh oleh oknum tersebut.

Ia mengatakan, Golkar belum mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi skenario terburuk atas sengketa kepengurusan Golkar. Menurut dia, pemerintah bisa mengesahkan hasil munas di Bali karena pelaksanaannya demokratis dan terbuka.

Idrus menyindir kubu yang dimotori Agung Laksono yang menggelar munas di Ancol, Jakarta. "Dulu mereka ingin agar munas dilakukan sebelum 20 Oktober, tujuannya mencari jabatan. Setelah gagal, ingin munas tahun 2015. Saat kami putuskan munas 2014, dia buat pula munas di tahun 2014. Masyarakat akan melihat siapa yang tidak bisa dipercaya di sini?" ucap Idrus.

Idrus enggan berkomentar soal rencana Golkar kubu Agung Laksono yang hendak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia tetap percaya diri bahwa kubu Aburizal akan disahkan oleh pemerintah.

Kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali telah lebih dulu melaporkan struktur kepengurusannya ke Kemenkumham pada 8 Desember lalu. Adapun pengurus kubu Agung Laksono baru akan menyerahkan struktur kepengurusan hari ini. Pemerintah belum menentukan Partai Golkar yang dianggap sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com