Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hukuman Mati Terpidana Narkoba Bukan Lagi Saatnya Diskusi, Tapi Eksekusi

Kompas.com - 11/12/2014, 13:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat meminta, agar hukuman mati bagi bandar narkoba tidak lagi menjadi polemik diskusi di masyarakat. Menurut dia, hukuman itu tepat dijatuhkan bagi terpidana kasus narkoba.

"Kami berharap kita tidak lagi mendiskusikan hal yang berkaitan dengan pro kontra hukuman mati, istilah kami sekarang bukan satnya lagi diskusi tapi eksekusi," kata Henry saat menyambangi kantor kejaksaan Agung, Kamis (11/12/2014).

Kedatangan Henry untuk memberikan dukungan kepada Kejagung agar mereka segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba.

Untuk diketahui, bulan Desember ini, Kejagung akan mengeksekusi lima terpidana mati, tiga di antaranya akibat kasus kepemilikan barang haram itu. Henry mengatakan, kejahatan narkoba termasuk ke dalam bagian dari kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Ia pun mengibaratkan, tindakan yang dilakukan gembong narkoba tak ada bedanya dengan tindakan pelaku pembunuhan massal. Henry menambahkan, selama ini banyak pihak yang berpolemik dengan penerapan hukuman mati lantaran dinilai melanggar hal asasi manusia.

Henry mengaku, siap membela Kejagung apabila ada pihak-pihak yang tetap ingin menolak pelaksanaan hukuman mati itu.

"Kita siap untuk memberikan alasan baik yuridis ataupun sosiologis kaitannya dengan kenapa kami menganggap pelaksanaan hukuman mati itu tidak bertentangan dengan HAM," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com