Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Tidak Akan Meminta Maaf Terkait Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 10/12/2014, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tidak dalam posisi meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Kendati demikian, menurut Kalla, pemerintah akan berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Pemerintah tidak minta maaf, tetapi tetap berusaha (selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu). Akan tetapi, tetap ada kendala-kendala," kata Kalla saat membuka acara lokakarya nasional HAM di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Kalla mengatakan, pemerintah dari tiap masa pemerintahan terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia pun menyadari, ada sejumlah kasus yang masih belum diselesaikan. Hanya saja, menurut dia, penyelesaian masalah HAM masa lalu bukan suatu hal yang mudah.

Terlebih lagi, Kalla melanjutkan, data terkait peristiwa sulit dicari karena termakan waktu.

"Tidak mudah untuk mencari lagi data karena HAM juga pembuktiannya di hukum. Kita tidak mungkin balas suatu penculikan dengan penculikan. Jadi, memang pembuktian hukumnya yang selalu tidak mudah," ucap Kalla.

Politikus Partai Golkar ini lalu mencontohkan kasus penembakan mantan Presiden Amerika, John F Kennedy. Menurut Kalla, negara secanggih Amerika Serikat saja belum bisa mengungkap siapa penembak John F Kennedy.

"Apa kurangnya Amerika? Dalam hal polisi, terbuka. Waktu Kennedy dibunuh, sampai sekarang belum tahu siapa yang bunuh Kennedy. Padahal, filmnya ada, semua terbuka, ribuan orang menyaksikannya. Meninggal Presiden Kennedy, sampai sekarang sudah puluhan tahun tidak ada yang tahu siapa yang bunuh Kennedy," tutur Kalla.

Karena kesulitan mengumpulkan bukti itu, Kalla menilai, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak boleh dibiarkan menumpuk atau ditunda-tunda untuk diselesaikan.

"Karena itulah, HAM itu harus dibela dengan cepat, tidak bisa menunggu 10 tahun baru kita bela. Walaupun juga ada hal-hal yang bukan membela diri, banyak hal yang kadang memang kabur," sambung Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com