Nurul: Jika Mendagri Hadiri Munas Tandingan, Artinya Pemerintah Campur Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar, Nurul Arifin,  meminta pemerintah bersikap netral dalam persoalan internal partai berlambang beringin tersebut. Ia berharap pemerintah tidak ikut campur dan menghadiri Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan Presidium Penyelamat Partai Golkar di Ancol, Sabtu (6/12/2014) siang ini.

"Jika benar nanti malam Mendagri hadir membuka munas tandingan, artinya campur tangan pemerintah dalam perpecahan Golkar tidak bisa dimungkiri lagi," kata Nurul melalui pesan pendek kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2014).

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar itu menyesalkan sikap para politisi senior yang bergabung dalam presidium penyelamat partai karena telah diperalat dan diadu domba. "Golkar seharusnya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa intervensi pemerintah," ujarnya.

Menurut Nurul, pemerintah harus menjunjung tinggi etika politik dan menghormati partai untuk menyelesaikan masalahnya dengan mekanisme internal partai.

Siang ini para politisi Golkar yang berseberangan dengan kelompok Aburizal Bakrie menggelar munas di Hotel Mercure, Ancol. Ketua Pelaksana Munas IX Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengklaim bahwa munas itu akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pengurus Golkar di daerah, akan ada tiga calon ketua umum yang bertarung. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Munas ini merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.

Dalam acara Munas IX itu, DPP Partai Golkar juga akhirnya memecat 15 pengurus, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka dianggap melawan keputusan partai dengan membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang tidak diakui oleh kubu Aburizal.