Demokrat Tak Khawatir Perppu Pilkada Bakal Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Didik Mukrianto yakin bahwa DPR akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ia percaya bahwa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat solid untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Sikap dari KIH sejak awal menginginkan pilkada langsung. Kalkulasi matematik politik tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Hal tersebut disampaikan Didik menanggapi instruksi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada partainya untuk menolak Perppu Pilkada. Sikap Golkar ini dikhawatirkan akan memengaruhi partai lain yang tergabung di Koalisi Merah Putih untuk mendukung hal yang sama.

"Polemik dan wacana tentang (penolakan) itu tidak membuat surut sedikit pun Fraksi Partai Demokrat untuk terus memperjuangkan dan mendukung perppu," ujarnya.

Didik menilai penolakan-penolakan terhadap perppu yang diinginkan KMP saat ini hanya sebuah dinamika politik. Sikap KMP itu masih bisa berubah sewaktu-waktu.

"Rumor tentang KMP tidak mendukung masih terlalu dini untuk disikapi karena pembahasan mengenai perppu baru akan dibahas pada saat awal masa persidangan kedua setelah reses," ujarnya.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 diterbitkan oleh presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk melanggengkan pilkada secara langsung oleh rakyat. Perppu ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pilkada oleh DPRD.