Adnan Buyung: Tahanan KPK Protes karena Hak Asasinya Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, surat yang dilayangkan kliennya dan tahanan rutan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya merupakan luapan protes atas aturan selama di rumah tahanan. Menurut dia, para tahanan merasa hak asasi mereka dipangkas selama ditahan.

"Seorang tahanan kan punya hak asasi juga. Tidak berarti seseorang yang ditahan atau dihukum itu kehilangan hak asasi sepenuhnya," ujar Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Adnan mengatakan, surat yang ditujukan kepada kepala rutan KPK itu berisikan protes mengenai perlakuan dan sikap yang mereka alami selama ditahan. Menurut dia, perlakuan petugas KPK terhadap para tahanan sangat berlebihan. (Baca: Memprotes Kepala Rutan KPK, Akil dan Anas Kena Sanksi)

"Surat itu menjelaskan bahwa cara-cara perlakuan, sikap, tindakan, segala macam yang mereka alami. Itu dirasakan para tahanan itu, berlebihan KPK ini," kata dia.

Adnan menyebutkan, ada sejumlah larangan dalam peraturan rumah tahanan yang dirasanya berlebihan. Larangan itu antara lain para tahanan tidak diperbolehkan berolahraga, tidak boleh membawa lebih dari lima buku, dan tidak boleh membawa berkas dakwaan ke dalam selnya.

"Kan untuk membikin pembelaan gimana? Untuk membuat banding, kasasi, kan semua butuh berkas," kata Adnan.

Adnan menilai isi surat tersebut tidak menjurus ke arah penghinaan seperti yang diungkapkan KPK. Menurut dia, para tahanan tidak mungkin berani menghina karena berada dalam kuasa KPK. (Baca: Ada Unsur Penghinaan dalam Surat Protes Akil dan Anas ke Kepala Rutan)

"Itu bohong. Ayo kita buka saja suratnya. Jangan main hukum aja," ujar Adnan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan bahwa Anas dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyurati kepala rutan KPK untuk mengajukan protes mengenai aturan di rutan.

Menurut dia, dalam surat tersebut terdapat unsur penghinaan yang ditujukan kepada kepala rutan. Tak hanya itu, kata Priharsa, dalam surat tersebut terlihat ada upaya menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugas.

Bahkan, isi surat tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran berat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Namun, Priharsa mengaku belum mengetahui detail isi surat tersebut. Akibat surat protes yang dilayangkan para tahanan, mereka tidak mendapat izin besuk oleh keluarga selama satu bulan, terhitung sejak 11 November 2014.