"Kami Tidak Mau Kasus Sipadan-Ligitan Terulang..."

"Mereka sudah ada di Indonesia lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Sudah sering diusir, tapi kembali lagi," kata Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, Selasa (25/11/2014).

Berbicara di tenda penampungan "manusia perahu" di lapangan Bulalung, Kecamatan Pulau Derawan, Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Sudirman mengatakan seluruh "manusia perahu" dari Suku Bajo ini bukan warga negara Indonesia. Mereka, sebut dia, berasal dari Bangau-Bangau, Samporna, Malaysia.

Menurut Sudirman, selama 2014 saja sudah terdata ada 544 orang "manusia perahu" yang ditangkap. Berdasarkan laporan dari warga setempat, tak setiap saat para "manusia perahu" ini berada di laut. Kadang-kadang, orang-orang ini juga tinggal di pulau-pulau kecil milik Indonesia.

Sudirman khawatir jika "manusia perahu" itu sampai terus-menerus menempati pulau-pulau kecil tersebut maka populasinya akan bertambah dan mengalahkan jumlah penduduk asli. Bila sampai terjadi, kata dia, ada potensi wilayah itu bisa "lepas" dari Indonesia.

Kedaulatan dan kemanusiaan

"Ingat kasus Sipadan-Ligitan? Pulau itu milik Indonesia, tapi internasional memenangkan Malaysia atas bukti bahwa pulau itu dihuni, dikelola warga negara mereka. Nah, kami tidak mau kasus Sipadan-Ligitan terulang," papar Sudirman.

Pada Selasa malam, Sudirman menggelar rapat mendadak dengan Kementerian Luar Negeri, TNI Angkatan Laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Kementerian Pertahanan. Rapat itu bertujuan mencarikan solusi persoalan "manusia perahu".

"Kepentingan utama kita adalah kedaulatan Indonesia. Kedua, baru kemanusiaan. Kita akan usahakan memulangkan mereka ke asalnya masing-masing," imbuh Sudirman.

Seperti diberitakan sebelumnya, "manusia perahu" ditangkap di Derawan oleh satuan pengamanan laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa waktu lalu.