Menteri Marwan "Curhat" soal Kecilnya Anggaran Pembangunan Desa

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan desa masih kurang memadai. Marwan membandingkan anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (DPDTT) dengan kementerian lainnya.

"Anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal itu Rp 1,3 triliun, 30 persen (untuk) gaji pegawai. Kalau di Kementerian Pertahanan, misalnya, lebih besar," ucap Marwan kepada wartawan di Kementerian DPDTT, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Marwan mengatakan, kementeriannya baru dibentuk sehingga perlu ada perombakan dan revisi-revisi program untuk menyesuaikan dengan program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. "Revisi ini tentu akan ada peningkatan anggaran. Membangun Indonesia dari pinggiran itu akan sulit terwujud kalau dananya tidak cukup," ucap Marwan.

Kementerian DPDTT sudah menyusun struktrur dan anggaran yang dibutuhkan guna merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Program yang dimaksud meliputi pewujudan desa pintar, desa wisata, desa hijau (green village), dan membangun sistem elektronik di pedesaan.

"Information technology launching untuk desa, kita bisa cari nama kepala desa, sekretaris desa siapa. TKI yang keluar negeri siapa. Kita sudah kerja sama dengan perguruan tinggi untuk buat e-Desa Bangkit," ucap Marwan.