Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhut dan LH Akan Fokus Atasi Kebakaran dan Batas Wilayah Hutan

Kompas.com - 12/11/2014, 16:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengutarakan empat hal yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan dalam waktu dekat. Fenomena kebakaran hutan menjadi salah satu fokus Siti dalam agenda kerja kementerian.

"Dari hasil obesrvasi selama dua minggu ini, ada empat hal yang menjadi fokus kementerian," ujar Siti, dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Pertama, menurut Siti, kementerian akan fokus terhadap penetapan dan pengukuhan batas kawasan hutan. Selama ini, menurut dia, masih terjadi konflik di daerah perbatasan hutan.

Kedua, adalah persoalan perambahan hutan. Selama ini kegiatan perambahan hutan, berupa penebangan pohon dan pemanfaatan area hutan oleh masyarakat masih banyak terjadi. Menurut Siti, semua status hutan, baik konservasi, maupun lindung, terdapat fungsi pengawasan yang tidak berjalan.

"Ada pembiaran, dan penegakan hukum masih kurang,  jadi harus tepat," kata Siti.

Hal ketiga, yaitu fokus kementerian terhadap penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. Siti kemudian mencontohkan peristiwa yang terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan.

Menurut Siti, Kemenhut dan LH saat ini telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, guna menangkap pelaku pembakaran hutan. Hal berikutnya, sebut Siti, terkait dengan ijin kehutanan. Menurut dia, saat ini banyak terjadi pelanggaran ketentuan perizianan.

Sebagai contoh, banyak dokumen perizinan yang tidak dimiliki pengelola. "Harus benar-benar kita telisik. Kita di Kemenhut sedang memikirkan bagaimana untuk melakukan auditnya," kata Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com