Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada "Kode" dari DPP, Fraksi PDI-P Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 05/11/2014, 11:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Fraksi PDI Perjuangan di DPR belum membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap resmi baru akan ditentukan dalam rapat setelah ada instruksi dari DPP PDI Perjuangan.

"Sampai hari ini karena kita belum dapat kode, jadi kita belum rapat, belum ada sikap resmi," kata Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, Bambang Wuryanto, saat dihubungi, Rabu (5/11/2014).

Bambang melanjutkan, kalaupun ada anggota Fraksi PDI-P yang melontarkan pendapat sebagai respons pada rencana pemerintah menaikkan harga BBM, hal itu hanya pendapat pribadi. Ia menegaskan, setelah sikap resmi diputuskan oleh PDI-P, maka semua anggota fraksi wajib menaati.

"Saya kira beliau-beliau punya pendapat subjektif, hanya pendapat anggota secara pribadi," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Kalla, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.

Terkait rencana itu, muncul penolakan sedikitnya dari dua anggota Fraksi PDI-P di DPR, yaitu Efendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Keduanya secara terbuka menolak rencana kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah mencari alternatif lain.

Rieke menganggap alasan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif dan demi menyelamatkan kas negara adalah alasan klasik yang harus dikritisi. (baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM)

Adapun Effendi menyebut Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil tidak menganut ideologi Trisakti. (baca: Harga BBM Akan Naik, Effendi Simbolon Sebut 3 Menteri Jokowi Tak Anut Ideologi Trisakti)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com