Pimpinan DPR Libatkan Pakar Tata Negara untuk Bahas Surat Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melibatkan pakar hukum tata negara untuk membahas surat Presiden Joko Widodo terkait perubahan nomenklatur kementerian. Pembahasan tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada pekan depan.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan, ada banyak pakar hukum tata negara yang rencananya akan dilibatkan pimpinan DPR untuk mengkaji perubahan nomenklatur kabinet Jokowi. Hanya saja, Agus menolak menyebutkan pakar yang dimaksudnya.

"Sebenarnya ada banyak pakar, tapi kita tidak ingin terlalu banyak karena khawatir akan memperlambat pembahasan," kata Agus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Agus menegaskan, DPR akan secepat mungkin menyelesaikan pembahasan perubahan nomenklatur tersebut. DPR akan mempertimbangkan seobjektif dan serelevan mungkin karena dikeluarkan berdasarkan tinjauan politis dan tinjauan akademis. "Kami ingin secepatnya menyelesaikan, tapi hasilnya bagus," ujarnya.

Surat Presiden Jokowi tentang perubahan kementerian itu telah diterima DPR pada Rabu (22/10/2014). Ada sejumlah kementerian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipecah atau digabungkan dengan kementerian lain.

Dalam Lampiran Surat Presiden Nomor R-242/Pres/10/2014, tanggal 21 Oktober tentang Perubahan Kementerian, Jokowi menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata.

Pemecahan kementerian terjadi pada Kementerian Pendidikan serta Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Adapun Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal juga dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, DPR harus memberi pertimbangan paling lambat tujuh hari setelah menerima surat dari Presiden. Jika lewat dari waktu tersebut, maka DPR dianggap menyetujuinya.