Tak Tiru SBY, Jokowi Punya Trik Sendiri Terkait Komitmen Pemberantasan Korupsi

"Tidak ada. Kita harus belajar bahwa hal-hal yang dicitrakan baik tanpa implementasi maka korupsi akan terus terjadi," ujar Hasto, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (7/10/2014).

Pemerintahan Jokowi-JK, lanjut Hasto, akan lebih menekankan ada proses rekrutmen menteri. Jokowi lebih mengutamakan rekam jejak serta kecocokan antara latar belakang dengan posisinya di kementerian. Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum serta sistem pemerintahan yang meminimalisir praktik korupsi. Salah satunya dengan menerapkan pengelolaan keuangan negara melalui sistem online hingga ke tataran kementerian.

"Yang penting bagaimana membangun sistem. Bukan pakta integritas penekanannya. Pak Jokowi dan JK punya komitmen kuat, yang penting bukan tertulis tapi tidak dijalankan, bukan pada pencitraannya tapi membiarkan korupsi di mana-mana," lanjut Hasto.

Sebelumnya diberitakan, kabinet Jokowi-Jusuf Kalla terdiri 34 kementerian. Dari 34 kementerian itu, 18 menteri berasal dari kalangan profesional, dan 16 lainnya berlatar belakang partai politik.