Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Jokowi-JK Tak Mau Pemilihan Pimpinan MPR Dilakukan secara "Voting"

Kompas.com - 06/10/2014, 06:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak jika mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan secara voting. Pemilihan pimpinan MPR dijadwalkan pada hari ini, Senin (6/10/2014) sore. Voting akan ditempuh jika opsi musyawarah mufakat yang ditawarkan koalisi Jokowi-JK ditolak Koalisi Merah Putih.

"Kami maunya musyawarah mufakat. Tidak boleh ada voting. Tidak boleh walk out. Cuma itu opsi kami," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Dalam upaya mendorong pelaksanaan pemilihan pimpinan MPR secara musyawarah, koalisi Jokowi-JK menawarkan paket pimpinan MPR bersama. Salah satunya, koalisi ini memberikan kursi ketua MPR kepada DPD, sementara Koalisi Merah Putih diberikan jatah dua kursi wakil ketua MPR.

Basarah optimistis tawaran itu akan diterima Koalisi Merah Putih. "Kami yakin pasti ada negarawan yang masih peduli dan mau menjaga MPR. Ini bukan show off force dan adu kuat," kata dia.

Jika opsi ini diterima, koalisi Jokowi-JK baru akan membahas nama yang disiapkan untuk duduk di kursi wakil ketua MPR. Namun, jika ditolak, Basarah mengatakan, koalisinya tak akan walk out.

"Enggak juga. Ya kalau opsi itu enggak diterima, nanti kami hanya menonton saja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com