PDI-P Sebut Perppu SBY sebagai Tindakan Penutup Malu

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan posisi politisi Partai Demokrat, Agus Hermanto, yang terpilih menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019 melalui sistem paket Koalisi Merah Putih.

Hasto menduga, pengikutsertaan nama Agus dalam pencalonan berhubungan erat dengan aksi walk out Demokrat pada sidang paripurna rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu. Karena Demokrat selaku pemilik suara mayoritas akhirnya walk out, Koalisi Merah Putih, yang mendukung agar pilkada melalui DPRD, menang dalam pemungutan suara melawan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung agar pilkada dilaksanakan secara langsung.

"Terbukti, Partai Demokrat ikut memainkan peran strategisnya sehingga mampu menempatkan salah satu keluarga besar SBY (Agus Hermanto) sebagai Wakil Ketua DPR RI," kata Hasto melalui siaran pers, Jumat (3/10/2014) malam.

Agus memang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan SBY. Hubungan kekerabatan Agus dengan SBY berasal dari kakaknya, Hadi Utomo, yang merupakan ipar Ani Yudhoyono.

"Dengan demikian, kini sangatlah jelas bahwa sikap walk out Partai Demokrat tersebut sebagai kartu masuk untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih," lanjut Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menilai, langkah SBY yang kini membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bukan karena ia benar-benar mendukung pilkada langsung. Upaya itu terpaksa dilakukan oleh SBY karena desakan yang begitu besar dari publik.

"Suatu tindakan penutup malu karena, sebagai ketua umum sekaligus sebagai ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan kehormatan PD, sangat mustahil jika SBY tidak mengetahui aksi walk out fraksinya. Hukum negara jangan dipermainkan untuk politik dua kaki," tekan Deputi Tim Transisi itu.

Hasto lalu mengaitkan manuver politik SBY itu dengan isu pertemuan Megawati Soekarnoputri-SBY yang saat ini santer diberitakan.

"Selain sebagai bentuk politik pencitraan, SBY menempatkan sulitnya bertemu dengan Megawati sebagai cara untuk menutupi berbagai manuver politiknya," ujar dia.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua DPR, sementara tiga wakilnya adalah Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fadli Zon (F-Partai Gerindra). Satu kursi terakhir diberikan kepada Agus Hermanto setelah Demokrat juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan oleh KMP.

Koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain hingga akhirnya gagal pula mengusung paket calon pimpinan. Paket calon pimpinan harus mencakup lima orang dari lima fraksi yang berbeda.