Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meluncur, Petisi Tolak Pilkada Kembali ke DPRD

Kompas.com - 09/09/2014, 11:35 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

SINGAPURA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sedang menjadi isu yang sangat hangat beberapa hari belakangan. Penolakan terhadap pasal kontroversial di mana pilkada akan dikembalikan ke DPRD menjadi pemicunya.

Elina Ciptadi, profesional Indonesia yang berdomisili di Singapura bersama sejumlah netizen lain meluncurkan petisi di website change.org. Sampai Selasa pagi ini, Petisi yang berjudul "Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah" telah mendapat dukungan 1.808 signature.

Petisi tersebut diarahkan kepada DPR khususnya Ketua DPR Marzuki Alie dan Komisi II yang diketuai politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Salah satu isi petisi adalah menangkis argumen bahwa pilkada memicu money politics dan berbiaya tinggi. Dalam wawancara dengan Kompas.com, Elina mengungkapkan kecemasannya akan upaya memundurkan demokrasi Indonesia.

"Saya kebetulan di Singapura, tidak mungkin langsung mendatangi Senayan, petisi adalah alternatif terbaik," kata dia.

Ide pembuatan petisi ini sederhana. Elina menjelaskan, Jumat (5/9/2014), dia sedang berbincang-bincang dengan teman-teman yang risau akan RUU ini. Akhirnya, muncul ide meluncurkan petisi, yang kemudian diluncurkan pada Minggu kemarin.

Lalu, saat ditanya apakah ini adalah gerakan sosial? Elina dengan diplomatis menjawab, "Bagi saya, ini hanya tindakan organik dari individu-individu yang peduli pada hal sama, tidak ingin hak rakyat memilih pemimpinnya dirampas, dan tidak ingin kepala daerah dipilih berdasarkan deal-deal politik di belakang layar dengan DPRD."

Elina menambahkan, rakyat sudah makin melek politik. Warga sudah tahu siapa figur yang pantas didukung menjadi kepala daerah. Meski tak ada jaminan petisi itu akan mengubah peta politik, namun yang terpenting ada upaya melakukan sesuatu.

Dia mengaku tetap optimistis bahwa wakil rakyat di DPR masih mendengarkan rakyatnya. “Bersyukur yang ingin melakukan sesuatu bukan hanya saya, tapi banyak teman lain. Tanpa didukung teman-teman, petisi ini tidak akan tersebar luas,” kata dia.

Sejauh ini petisi juga sudah didukung ditandai dengan retweet oleh tokoh-tokoh seperti politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Gunawan Mohammad, Addie MS, Iwan Fals, Edward Suhadi, Indra Pilliang dan beberapa tokoh lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com