Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan SBY Diminta Tuntaskan Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2014, 22:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 10 tahun kematian aktivis Munir yang jatuh pada Minggu (7/9/2014), Sahabat Pembela Hak Asasi Manusia mengingatkan Pemerintah untuk mengusut tuntas dalang di balik pembunuhan Munir. Mereka meyakini hingga kini dalang pembunuhan Munir belum terungkap.

"Kita teman-temannya Munir, saya dulu direktur operasional di Imparsial, jadi kita lihat 10 tahun ini walaupun pembunuhnya sudah ada yang tertangkap tapi kan kasusnya belum selesai, dalangnya belum ada," kata mantan Direktur Imparsial Rusdi Marpaung yang juga sahabat Munir di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Sahabat Pembela HAM menggelar refleksi kematian Munir melalui pembacaan testimoni, pembacaan sair terkait Munir, dan lagu-lagu yang mengingatkan peristiwa kematian Munir.

Testimoni akan disampaikan Sandyawan Sumardi dan Karlina Supelli. Sedangkan lagu-lagu akan dibawakan Ari dan Reda. Rusdi berharap cara ini bisa mengingatkan kembali masyarakat, dan Pemerintah akan kematian seorang aktivisi pembela HAM yang bernama Munir.

Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya bisa menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan tersebut. Apalagi, kasus Munir menurut Rusdi belum usang. Para pelakunya masih hidup sehingga sedianya bisa diusut hingga tuntas.

Selama ini, menurut dia, kasus Munir hanya dijadikan alat politik untuk menarik simpati masyarakat dalam penegakkan HAM. "Kalau yang dikorbankan Polycarpus saja dan itu kan tidak fair kan. Waktu itu SBY ciptakan TPF (tim pencari fakta) pembunuhan Munir tapi hasilnya tidak pernah diumumkan di publik," tutur Rusdi.

Selain kepada SBY, Sahabat Pembela HAM berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadikan pengusutan kematian Munir ini sebagai agenda utama pemerinatahannya. Rusdi mengaku tidak yakin Jokowi bisa mengusut tuntas jika tidak didasari kemauan politik yang kuat.

"Saya enggak ada harapan yang terlalu besar kepada Jokowi tapi kita ingatkan terus ya. Boleh lah dia punya prestasi sebagai walikota, gubernur, tapi untuk presiden, dia harusnya bisa naik kelas," ucap Rusdi.

Apalagi, lanjut dia, pembunuhan Munir dilakukan dengan modus yang canggih. Rusdi juga mengingatkan agar Pemerintah, termasuk pemerintahan yang akan datang membuka hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan Munir.

Hingga kini, hasil penyelidikan TPF tersebut belum diungkap ke publik. Padahal, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Otopsi yang dilakukan pihak berwenang di Belanda menunjukkan bahwa dia telah diracun dengan arsenik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com