Jokowi Minta Masyarakat Awasi Kerja Tim Transisi

"Media ikut mengawasi, masyarakat juga harus ikut mengawasi Tim Transisi," kata Jokowi, di Jakarta Utara, Minggu (31/8/2014).

Kinerja Tim Transisi dan kelompok kerja (pokja) mendapat sorotan karena dikhawatirkan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menitipkan nama dalam kabinet atau suatu kebijakan yang akan digulirkan Jokowi-Jusuf Kalla.

Kekhawatiran itu karena Tim Transisi cenderung bekerja tertutup. Salah satu pihak yang melontarkan kekhawatiran itu adalah politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu. Ia mengungkapkan, Jokowi harus punya mekanisme pengawasan dan pola penindakan tegas pada seluruh Tim Transisi guna mencegah kemungkinan praktik percaloan atau brokerproyek.

"Saya khawatir, sejumlah personel di Kantor Transisi Jokowi-JK tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang," kata Despen.

Secara terpisah, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan bahwa Tim Transisi bekerja dengan aturan yang jelas. Bahkan, ia sampaikan bahwa Jokowi akan memberikan sanksi berupa pemecatan jika terbukti menjadi calo pihak tertentu dalam penyusunan kabinet atau perumusan kebijakan. "Itu sudah jelas ditekankan sejak awal oleh Jokowi.

Jadi, kata Jokowi, kalau anggota Tim (Transisi) atau pokja (kelompok kerja) melakukan itu (percaloan), sanksinya langsung pemecatan. Jadi, ada code of conduct," kata Andi.