Ingin Menteri Bukan Figur Parpol, Bagian dari Revolusi Mental ala Jokowi

"Saya melihatnya Jokowi itu ingin membangun mindset baru sebagai bagian dari revolusi mental," kata Basarah, saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).

Basarah menjelaskan, partai politik dibangun untuk melakukan kaderisasi di internalnya masing-masing. Kader-kader terbaik dari partai tersebut sangat terbuka dan layak direkrut untuk masuk dalam pemerintahan. Hanya saja, kata Basarah, praktik transaksional wajib dihindari dalam proses rekrutmennya. Kader partai yang diambil dalam kabinet pemerintahan hanyalah yang kompeten, bersih, dan kredibel.

Selain itu, menteri dari partai politik wajib menjadikan tugas negara sebagai prioritas di atas kesibukannya sebagai kader atau pengurus partai politik.

"Kita harus memahami betul substansi yang ingin disampaikan Pak Jokowi. Seperti perkataan Bung Karno bahwa kesetiaan pada partai harus diakhiri ketika kesetiaan pada negara dimulai," ujarnya.

Seperti diberitakan, Jokowi menginginkan menteri di kabinetnya nanti harus lepas dari partai politik (parpol). Jokowi mengatakan, sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.

Menanggapi itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan melakukan pembicaraan khusus dengan partai koalisi pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Muhaimin, sah-sah saja seorang pengurus struktural partai direkrut menjadi menteri.

"Soal mundur atau tidak mundur, nanti akan kita bicarakan khusus dengan Pak Jokowi pada September. Tapi prinsipnya, siapa pun yang menjadi menteri harus konsentrasi pada bidangnya," kata Muhaimin.